Sampai dengan Jum’at (5/9) berdasarkan data kehadiran undangan kegiatan Festifal Keraton Nusantara (FKN) Bima sudah tiba dibima 40 keraton dan kerjaan se Nusantara, termasuk dua kesultanan dari Negara Filipina. Sementara untuk persiapan panitia tinggal tahapan pembenahan.

Hari kelima pengumuman lulus tenaga honorer Kategori II (TH-K2) oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) mengumumkan kelulusan peserta dari 83 pemerintah daerah yang tersebar di 5 provinsi, dan dua kabupaten di Provinsi NTB serta 3 kabupaten/kota di Sumatera Utara. Lengkapnya, pengumuman kali ini meliputi Sumatera Barat,  Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi Utara, NTB dan Sumatera Utara.

Provinsi Sumatera Barat yang diumumkan kali ini terdiri dari 20 pemda, yaitu satu Pemprov Sumbar sendiri, tujuh pemkot, dan 12 pemkab. Sedangkan Jambi, terdiri dari 12 pemda, meliputi Pemprov Jambi, sembilan kabupaten, dan dua pemerintah kota.

Dua kabupaten pemprov NTB melengkapi delapan kabupaten/kota yang sudah diumumkan sebelumnya, dengan demikian, sampai saat ini keseluruhan peserta K2 yang lulus untuk Provinsi NTB sudah diumumkan. Dari 2.821 peserta yang mengikuti tes dari Lombok Tengah, yang berhasil lolos menjadi CPNS sebanyak 763 orang atau sekitar 27 persen, sementara kabupaten Bima dari 4.935 peserta yang dinyatakan lulus seleksi sebanyak 601 orang atau sekitar 12,2 persen. Sehingga total yang lulus dari Provinsi NTB sebanyak 4.878 orang, dari jumlah peserta yang mengikuti tes sebanyak 19.503 orang. Dengan kata lain, prosentase kelulusan untuk Provinsi NTB secara umum sebesar 25 persen saja. Kalau dilihat dari prosentase yang lulus, Kabupaten Lombok Utara yang paling banyak yaitu 71 persen, sedangkan yang paling sedikit adalah Kabupaten Bima yang hanya lulus 12 persen. Lebih jelasnya, rinciannya sebagai berikut:

Instansi	Peserta	Lulus	Sisa	Prosentase
Lombok Barat	755	263	492	34,83
Lombok Tengah	2.821	763	2.058	27,05
Lombok Timur	1.799	669	1.130	37,19
Lombok Utara	431	304	127	70,53
Kota Mataram	1.250	377	873	30,16
Sumbawa Barat	1.359	500	859	36,79
Sumbawa	1.788	547	1.241	30,59
Dompu	1.558	390	1.168	25,03
Bima	4.935	601	4.334	12,18
Kota Bima	2.708	419	2.289	15,47
Provinsi NTB	99	45	54	45,45
Seluruhnya	19.503	4.878	14.625	25,01

**sumber : berugaqelen2010

Ikon anti-apartheid terkenal Afrika Selatan, Nelson Mandela meninggal dunia pada Kamis di usia 95 tahun. Pemenang anugerah Nobel Keamanan yang dilantik menjadi Presiden Afrika Selatan berkulit hitam yang pertama itu meninggal dunia di rumahnya di Johannesburg dengan tenang sambil dikelilingi ahli keluarganya. Kesehatan Mandela telah sekian lama memburuk semenjak adanya kerusakan pada paru-paru.

Kepergian Mandela menjadikan kesan sedih bagi pemimpin dan orang-orang besar di dunia, diantaranya dari Presiden Amerika, Barack Obama.

Referensi : Astroawani

Kendati sudah mengingatkan Partai Politik (Parpol) untuk segera menyerahkan dana kampanye. Namun hingga saat ini baru satu Parpol yang sudah merespon dan menyerahkan laporan, yakni DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bima. Sementara 11 Parpol lainnya, masih ditunggu laporannya.

Ketua KPU Kabupaten Bima Nursusila SIP., M.MSIP mengatakan, dari 12 Parpol yang lolos verifikasi untuk pemilihan legislatif tahun 2014, tercatat baru satu partai yang melaporkan dana awal kampanye ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bima. “Kami terus mengingatkan dan meminta untuk segera melaporkan. Meski batas batas waktu berakhir pada 27 Desember mendatang, kami tak mau kecolongan,” ujarnya, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (22/11).

Kata dia, untuk sementara ini yang telah melapor dana awal kampanye yakni PKS. Laporan tersebut diterima pihaknya beberapa waktu lalu. Namun, KPU Kabupaten Bima belum mengetahui berapa dana yang dimaksud. “Bukan kami yang mengaudit dana tersebut, tetapi tim audit independen yang ditunjuk oleh KPU,” jelasnya.

Untuk 11 Parpol lain, lanjutnya, saat ini tengah dalam proses pembuatan laporan. Untuk penyelesaian itu, tak jarang para bendahara maupun petugas yang mengurus dana awal kampanye sering datang ke KPU untuk berkonsultasi. Begitu juga sebaliknya, hampir setiap hari dia berkomunikasi ke masing-masing bendahara maupun pengurus Parpol untuk menanyakan sudah sejauh mana prosesnya dan kesulitan apa yang dihadapi. “Tidak saja kami sosialisasikan, tapi juga memberikan bimbingan teknis (bimtek) bendahara dan petugas. Bimtek ini berkejasama dengan Ikatan Akutansi Indonesia (IAI) Mataram NTB,” ucapnya.

Bahkan, pihaknya sengaja menyiapkan tim khusus, untuk mengingatkan agar bendahara atau petugas yang mengurus dana awal kampanye sesegera mungkin menyiapkan laporan dana kampanye. Di samping itu, KPU Kabupaten Bima juga menyiapkan HelpDes yang menjadi tempat bertanya bagi Parpol jika belum mengerti atau paham tentang pengurusannya. Khususnya mengenai pengisian form-form dana kampanye.

Menurut Nursusila, sesuai dengan tahapan, laporan awal dana kampanye ini paling lambat sudah diserahkan pada 27 Desember. Jika tidak dilaporkan, Parpol tersebut bukan saja didiskualifikasi melainkan dicoretnya sebagai peserta pemilu untuk mengikuti pemilu.

Permasalahan seperti ini, katanya, jika tidak sisosialisasikan dengan baik, kerap menimbulkan caos dan protes dari masyarakat maupun Parpol. Untuk meminimalisir terjadinya caos, pihaknya melakukan pendekatan yang baik agar tidak ribut. Karena terjadinya caos karena ketidakmengertian dari peserta pemilu. “Makannya kami berusaha memberitahu sekecil apa pun kegiatan atau tahapannya,” tuturnya.(BN)